PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN OVER DIMENSION DAN OVER LOADING (ODOL) DI KAB. MUSI BANYUASIN
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN OVER DIMENSION DAN OVER LOADING (ODOL)
Dasar Hukum
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- PP NO. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- PP NO. 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksana Koordinasi, WAS & BIN TeknisTerhadap POLSUS, PPNS & PAM Swakarsa
- PERKAP NO. 20 Tahun 2010 Tentang KORWASBIN SIDIK PPNS
- UU No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI
- UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- PP NO 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Riksa Kendaraan Bermotor Di Jalan & Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas & Angkutan Jalan
- SE MENHUB NO 14 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Kewenangan PPNS Di Bidang Lalu Lintas & Angkutan Jalan Di Lingkungan DISHUB
Kegiatan Ini di lakukan bertujuan untuk :
- Patuh dan Budaya Tertib Lalu Lintas
- Keselamatan & Keamanan Berlalu lintas dan Angkutan Jalan
- Masyarakat Tertib dan Berbudaya
Efektifitas Hukum UU No. 22 Tahun 2009
Daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat/patuh hukum serta dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan
Kondisi ODOL saat ini :
- Jumlah Kendaraan Over Loading dan Over Dimension (ODOL) semakin bertambah banyak
- Persyaratan teknis dan laik jalan diabaikan
- Pelaku usaha tidak taat hukum
- Tingkat kecelakaan lalu lintas semakin naik
4 Jenis pelanggaran (UU No 2 Tahun 2009)
- Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
- Pelanggaran terhadap muatan
- Pelanggaran perizinan
- Pelanggaran terhadap rambu dan marka
Persiapan sebelum melakukan kegiatan
Para petugas penguji Kab Musi Banyuasin
Jajaran Perhubungan, Pengadilan Negeri serta TNI dan POLRI
Jajaran Perhubungan dan POLRI
Proses langsung dipimpin oleh Bapak Bupati Kab. Musi Banyuasin
Penandatangan Deklarasi Pelaksanaan Oleh Bapak Bupati
Bapak Kadis Perhubungan berserta Bapak Bupati Kab. Musi Banyuasin
Video Lengkap Kegiatan: